Organda Minta Peresmian Grab Car Airport Kualanamu Dibatalkan

Organda Minta Peresmian Grab Car Airport Kualanamu Dibatalkan

riaubersatu.web.id, Sumut - Grabcar Airport di Bandara Kualanamu, Deli Serdang direncanakan akan diresmikan Menteri Perhubungan pada Kamis (11/7/2019).  Namun, Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta agar persemian itu dibatalkan, dan dilakukan kajian ulang.

Demikian dikatakan Ketua Angkutan Sewa Khusus (ASK) Organda Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) Frans Simbolon SE, didampingi Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe, Rabu (10/7/2019).

"Mou tersebut menyalahi aturan. Tadinya yang mau dilengkapi kendaraannya dengan aplikasi adalah angkutan taksi pemadu moda konvensional plat kuning. Ini malah taksi plat hitam, jadi disalah gunakan," katanya.
Ia mengatakan, saat ini penghasilan angkutan pemadu moda resmi yang ada di bandara tidak memadai lagi. Hal ini dikarenakan maraknya angkutan liar di bandara, termasuk angkutan online plat hitam.

Ia menjelaskan, MoU yang dibuat PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Kualanamu dengan Perusahaan Aplikasi Grab dan Vendor sebagai pengelola angkutan taksi bandara, berbunyi memfasilitasi angkutan taksi resmi bandara plat kuning dengan akses aplikasi yang dibuat oleh Grab dengan jumlah kuota yang disepakati 344 unit kendaraan taksi resmi bandara.

"Tapi pada pelaksanaannya MoU itu sepertinya disalah gunakan Vendor dan Grab. Dimana, taksi resmi bandara plat kuning yang difasilitasi dengan aplikasi masih berjumlah 86 unit dari jumlah 344 unit. Sisanya Grab membonceng angkutan online, seperti avanza xenia dan lain-lain yang plat hitam difasilitasi aplikasi Grab Bandara. Inilah yang menjadi biang kegaduhan dan merugikan supir supir taksi resmi bandara," ujarnya.

Selain itu, katanya, angkutan berplat hitam itu juga melanggar peraturan angkutan online atau angkutan sewa khusus.

"Kan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018. Angkutan sewa khusus atau angkutan online hanya bisa beroperasi kalau dia punya ijin penyelengaraan angkutan sewa khusus (KPS). Setiap angkutan harus dilengkapi kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi, mereka yang keluarkan," jelasnya.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (8/7/2019), memutuskan akan menggelar rapat kembali untuk membahas persoalan tersebut dan memanggil semua pihak terkait untuk mencari solusi.

Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan membenarkan perihal RDP tersebut. ia mengaku bahwa RDP di skors.

"Kemarin kita sudah RDP, namun di skors karena para pihak diminta untuk mempersiapkan tawaran solusi dari masing-masing pihak. RDP kemarin sebagai respon kami atas pengaduan sopir-sopir taksi konvensional. Dalam RDP pihak AP II sama sekali tidak memberitahukan rencana MoU Taksi Bandara yang akan diresmikan besok," pungkasnya.
Sign out
Baca Juga ×
Powered by Blogger.