Dicegat Debt Collector di Jalan, Ini Yang Harus Dilakukan

Dicegat Debt Collector di Jalan, Ini Yang Harus Dilakukan

riaubersatu.web.id, Sumut | Aksi debt collector di jalanan untuk melakukan penarikan kendaraan yang kreditnya macet memang meresahkan.

Penarikan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan. Namun, aksi mereka ketika di jalanan justru masuk ke ranah pidana karena sudah melampaui batas.

Kapolsek Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi mengatakan, peristiwa itu, seperti kasus penarikan dengan paksaan terhadap Putra Rama di Simpang Selayang beberapa waktu lalu, menjadi pidana karena disertai perilaku yang tidak sesuai prosedur dan melanggar undang-undang lainnya atau melampaui batas. Berdasarkan Undang-undang vudisia, menurutnya sah-sah saja mereka melakukan penarikan.

“Karena mereka dilindungi UU vudisia yang memberikan mereka hak untuk menarik agunan yang menunggak kreditnya. Tapi tidak boleh dengan kekerasan, intimidasi, ancaman dan lain sebagainya,” katanya, Rabu (10/7/2019).

Dijelaskannya, di dalam UU tersebut, lanjut dia, disebutkan bahwa sertifikat yang dikeluarkan pengadilan kepada mereka dijadikan alas hak mereka untuk menyita barang yang menjadi agunan. “Itu lah yang merupakan pelimpahan dari pengadilan kepada mereka untuk menyita barang ketika salah satu pihak tidak laksanakan kewajibannya, cacat pembayaran, mereka sebenarnya berhak,” ujarnya.
Namun demikian, ketika seseorang yang mengalami hal sama sebagaimana Putra Rama di Jalan Setia Budi, Simpang Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Jumat (5/7/2019) kemarin, ada beberapa hal yang menjadi haknya.

“Masyarakat berhak bertanya bapak dari mana, lalu misalnya dia siapa, terus surat perintah penarikan mana, tanda terima penarikan di mana,” katanya.

Di pihak debt collector, ada beberapa kelengkapan yang harus dibawanya ketika bekerja. Aturannya, yang harus dibawa sebenarnya adalah pihak yang memiliki sertifikat vudisia karena sebagai pihak yang paling berhak menarik.
Namun memang, mereka bisa melimpahkan haknya untuk menyita ke pihak lain untuk melakukan penarikan, dalam hal ini adalah debt collector.
Setidaknya mereka harus menunjukkan pengenalnya supaya orang tidak menduganya rampok. Selain itu, seorang debt collector juga harus menunjukkan surat perintah penarikan, identitas leasing, membuat tanda terima dari penyerah dan penerima supaya jelas. “Karena ada modus lain, bermodus debt collector tapi ternyata rampok. Ketika dicek ke leasing ternyata tidak ada dibawa di gudangnya karena orang sudah mendaki sebagai debt collector padahal bukan,” katanya.
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Konsumen
Yasir menambahkan, dalam kasus penarikan kendaraan lantaran penanggung cicilan menunggak, pemerintah sudah menyediakan mekanismenya melalui lembaga penyelesaian perselisihan antar konsumen.

“Itu sebagai solusi. Misalnya, mereka menunggak kan ada alasannya. Misalnya ekonomi sedang lemah, sedang mengalami musibah. Bahwa mereka tidak ingkar janji, itu bisa dinegosiasikan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pengendara mobil warna putih bernomor BK 1239 VV, Putra Rama dan penumpangnya mengalami tekanan oleh tujuh orang yang mengaku debt collector yang memukul kaca mobil dan meneriakinya serta memaksa korban keluar dari mobil pada Jumat (5/7/2019) kemarin. Polisi sudah menangkap dan menahan FS, salah satu pelaku dan masih memburu enam orang lainnya.
Sign out
Baca Juga ×
Powered by Blogger.